Wisata Sepeda Ambarawa

Pandemi Covid-19 mendorong banyak orang di berbagai kota di dunia turun ke jalan untuk mengendarai sepeda. Bersepeda di ruang terbuka dianggap aktivitas pelepas penat selama periode pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Apakah setelah pandemi berakhir bakal semakin banyak orang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi sehari-hari?

Sebelum PSBB diberlakukan di Jakarta, awal April lalu, bersepeda tidak pernah masuk dalam daftar kegiatan Norman Valentino.

Namun keharusan memindahkan seluruh aktivitas ke rumah mengubah hubungan warga Kelurahan Mampang, Depok, Jawa Barat, ini dengan sepeda.

“Awalnya saya membeli sepeda untuk anak saya,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (01/07).

“Tapi karena harus mengawasi anak saat dia bersepeda, saya juga beli satu sepeda untuk saya. Belakangan kami beli satu sepeda lagi untuk istri,” kata Norman.

Sepeda, kata Norman, merupakan opsi kegiatan luar ruang yang produktif. Selain sarana olah fisik, baginya, bersepeda menyegarkan pikiran yang terkungkung dalam tembok-tembok rumah.

Norman berkata, berbagai manfaat bersepeda itu bisa didapatkannya sembari menjaga jarak sosial dengan orang-orang di luar rumah tangganya.

Sekarang, setidaknya dua kali dalam sepekan, Tino dan istrinya bersepeda hingga puluhan kilometer ke sejumlah lokasi yang mereka anggap asri.

“Jadi memang tidak perlu lagi ke mal. Kami ke tempat yang dulu tidak pernah kami datangi seperti Setu Babakan di Jakarta Selatan,” ujar Norman.

Image caption Bersepeda dapat membuang kejenuhan tinggal di rumah selama pandemi Covid-19, kata Norman Valentino, warga Depok, Jawa Barat.

Merujuk data yang dihimpun Institute for Transportation & Development Policy (ITDP), jumlah pesepeda yang berlalu lintas di Jakarta meningkat hingga 1.000%.

Persentase itu memuncak usai pembatasan sosial di ibu kota berakhir pada 18 Juni lalu. Pemprov DKI Jakarta melekatkan terminologi ‘PSBB transisi’ untuk periode tersebut.

ITDP mencatat, setelah perkantoran diizinkan beroperasi kembali, dalam sehari jumlah pesepeda di kawasan bisnis Dukuh Atas naik, dari rata-rata 10 menjadi 235 pesepeda.

Sementara pada Minggu, 28 Juni lalu, sekitar 52.000 pesepeda diklaim melintasi 32 lokasi bebas kendaraan bermotor Jakarta.

Di lingkup global, tren serupa juga muncul di sejumlah negara.

Selama tiga pekan pertama April lalu, misalnya, jumlah pesepeda di kota Edinburgh, Skotlandia, meningkat 252% selama hari kerja. Pada akhir pekan, jumlahnya naik hampir dua kali lipat menjadi 454%. Data itu dihimpun organisasi Cycling Scotland.

Ledakan pesepeda juga terjadi di berbagai kota di Amerika Serikat. Tren itu dicatat Eco-Counter, lembaga pengumpul data yang berkaitan dengan pesepeda dan pedestrian.

Menurut mereka, peningkatan lalu lintas pesepeda paling tajam terjadi di kawasan barat daya AS, hampir 100%.

Namun tren ini belum tentu berujung pada masifnya penggunaan sepeda sebagai alat transportasi harian, menurut Toto Sugianto, pembina komunitas Bike To Work Indonesia.

Selama pandemi, kata Toto, masyarakat memandang sepeda sebagai sarana olahraga dan rekreasi semata.

Untuk mengubah nilai guna sepeda, Toto menilai pemerintah perlu memperbanyak kemudahan bagi pesepeda, salah satunya jalur khusus.

Di sejumlah jalanan Jakarta kini tersedia jalur sepeda sementara yang dibuka beberapa jam pada pagi dan sore hari. Namun, kata Toto, jalur itu kerap ditutup petugas Dinas Perhubungan maupun polisi lalu lintas sebelum tenggat waktu yang semestinya.

Di Jakarta juga terdapat jalan khusus sepeda yang disebut-sebut terpanjang di Indonesia, yaitu jalur di sisi Banjir Kanal Timur (BKT). Tapi Toto menyebut jalan itu sudah sejak lama tak dapat dilintasi.

“Jalur sepeda sementara sangat menarik bagi pesepeda baru. Kalau kebijakan itu dijalankan secara konsisten dan tegas, pasti pesepeda baru akan terbiasa menggunakannya,” ujar Toto.

“Di BKT, setiap persimpangan jalan dipasang portal beton. Memang sudah dibongkar, tapi malah diganti portal besi. Jadi sama saja bohong. Setiap satu kilometer kami harus berhenti untuk angkat sepeda,” tuturnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Limpo, mengakui pihaknya mesti lebih giat memastikan fasilitas pesepeda berfungsi. Ia berjanji akan memastikan kepolisian turut menjaga operasional jalur sepeda sementara di pusat Jakarta.

Sementara di jalur sepeda di BKT, kata Syafrin, akan tetap ada penghambat lintasan. Walau dikritik, Syafrin menyebut strategi itu dibutuhkan untuk mencegah pengendara motor masuk ke jalur tersebut.

“Jalur sepeda di BKT, portalnya akan dibuka, diganti dengan NCB. Pesepeda memang harus turun, tapi tidak perlu mengangkat sepedanya karena jalurnya zig-zag,” ujarnya.

Syafrin mengklaim Pemprov DKI memiliki sejumlah program agar tren bersepeda warga ibu kota tak berhenti pada tataran hobi. Salah satunya adalah target menyediakan jalur sepeda sepanjang 545 kilometer.

“Kami mendorong agar penggunaan sepeda sebagai alat transportasi terus meningkat. Sepeda satu-satunya alat transportasi efisien dan ekonomis,” kata Syafrin.

“Kami harap dengan pola mobilitas ini, tujuan membangun kota yang berkelanjutan dan ramah bagi warganya bisa tercapai,” tuturnya.

Di tingkat pusat, Kementerian Perhubungan mengklaim akan segera menyusun regulasi yang bisa menjamin keselamatan para pesepeda di jalanan. Bukan cuma soal jalur khusus, tapi juga standar keselamatan yang mesti dipatuhi pesepeda.

“Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda, terutama di kota besar seperti Jakarta,” kata Adita Irawati, juru bicara Kemenhub, dalam pernyataan tertulis.

“Oleh karena itu, regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” tuturnya.

Pertanyaannya, seperti apa rasanya menjadi warga kota yang mengandalkan sepeda untuk mobilitas sehari-hari?

“Sepeda memungkinkan saya bermobilitas secara independen. Determinasi itu ada di diri saya, tidak saya serahkan ke transportasi umum,” kata Adhito Hari Nugroho, pesepeda yang berdomisili di Tebet, Jakarta.

“Mobilitas lebih bebas dan cepat, meski tergantung penguasaan geografi atas wilayah yang saya lalui,” ucap Adhito, anggota komunitas sepeda Anak Haram Jalanan Ibu Kota.

Selama empat tahun terakhir Adhito mengandalkan sepeda sebagai satu-satunya alat transportasi. Videografer lepas ini rata-rata bersepeda sejauh 20-30 kilometer dalam sehari.

Bersepeda, kata Adhito, membuatnya merasa menjadi bagian dari satu komunitas warga kota.

“Saat masuk ke perkampungan, sepeda itu ramah. Saya gampang ngerem saat banyak anak-anak. Saya bisa ucapkan permisi tanpa membuat kebisingan, bahkan kadang bisa terlibat obrolan singkat tapi intens.”

“Sepeda mendekatkan saya ke masyarakat. Itulah mungkin kenapa sepeda disebut bagian dari neighborhood mobility,” tuturnya.
Hak cipta gambar anakharamjalananibukota anakharamjalananibukota

Namun Adhito menyebut terdapat banyak tantangan yang perlu dihadapi para pesepeda di jalanan kota. Salah satunya, kata dia, adalah pengendara kendaraan bermotor yang merasa paling berhak menggunakan jalan raya.

“Sekarang pesepeda yang melintas di tengah jalan sering dihina. Kalau di situ tidak ada jalur sepeda, jalanan itu milik bersama,” ujar Adhito.

“Jadi tidak salahnya pesepeda melintas ke tengah dan karena kecepatannya pelan, itu justru lebih bagus.”

“Sepeda tidak harus selalu di samping yang paling kiri. Kalau tidak ada jalur sepeda, mau gimana? Jalanan aspal Jakarta kan bukan untuk mobil saja,” ucapnya.

Pabrik UMKM Kreuz memproduksi 10 hingga 15 rangka per bulannya, masing-masing seharga Rp3,5 juta. Pemesan rangka Kreuz kini harus mengantre hingga Mei 2022.

Pendapat Adhito itu berbeda dengan anjuran komunitas Bike To Work Indonesia. Toto Sugianto menyebut pesepeda mesti melaju di sisi paling kiri dan mematuhi aturan lalu lintas.

Toto menilai kepatuhan pesepeda vital, bukan cuma untuk keselamatan pribadi tapi juga pengguna jalan lainnya.

“Kami selalu ingatkan pesepeda untuk selalu berjalan di sisi paling kiri. Kalau ada pedestrian, pesepeda bisa lewat situ dengan tetap memprioritaskan pejalan kaki,” ujar Toto.

UU 22/2009 tentang Lalu Lintas mewajibkan pemerintah menyediakan fasilitas untuk pesepeda di setiap jalan umum. Keberadaan prasarana pesepeda itu setara dengan rambu dan marka jalan.

Sayangnya, kata Toto, sejak beleid itu disahkan, pemerintah tidak pernah benar-benar mematuhinya.

Selama Januari hingga Juni 2020, setidaknya terjadi 29 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pesepeda di berbagai wilayah Indonesia, menurut data Bike To Work. Sebanyak 58% di antaranya mengakibatkan kematian pesepeda.

Bagaimanapun, kata Adhito, para pesepeda harus percaya diri melintasi jalanan. Ia berkata, kota yang baik adalah kota yang menghargai kepentingan seluruh warganya.

“Saya sering diejek, ‘Elu naik sepeda banyak gaya’, tapi saya cuek saja.”

“Saya tidak pernah salahkan pengendara mobil atau motor. Mereka sesungguhnya cuma ingin bertahan di situasi yang memaksa mereka merasa aman sendiri di jalanan,” ujarnya.